AKUNTANSI INTERNASIONAL : HARMONISASI VERSUS STANDARDISASI

AKUNTANSI INTERNASIONAL : HARMONISASI VERSUS STANDARDISASI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebuah survey yang dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu International pada tahun 1992 terhadap 400 perusahaan skala menengah di dua puluh negara maju menunjukkan, bahwa alasan mereka untuk melakukan bisnis di pasar internasional adalah karena adanya kesempatan bertumbuh (84%), untuk mengurangi ketergantungan pada perekonomian domestik (39%), memenuhi permintaan pasar (34%) dan biaya operasi yang lebih murah (24%) (Iqbal, Melcher, Elmallah, 1997 : 5). Survey tersebut menunjukkan salah satu kenyataan bahwa ada kecenderungan banyak perusahaan untuk menjalankan bisnis secara global dan tidak hanya terpaku pada bisnis di negara asal. Menjual di pasar dalam negeri dianggap tidak lagi memberikan keuntungan yang diharapkan, sementara pasar luar negeri begitu terbuka untuk ekspansi.

Kecenderungan meningkatnya globalisasi di bidang ekonomi semakin tampak dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antar negara dalam satu region tertentu, seperti European Union (EU), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia sendiri merupakan salah satu dari delapan belas negara anggota APEC.

Globalisasi bidang ekonomi juga tampak dengan munculnya fenomena krisis nilai tukar di sebagian negara Asia, termasuk Indonesia yang dimulai pada tahun 1997. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku impor sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Nilai impor bahan baku dalam mata uang domestik -- dalam hal ini rupiah -- meningkat tajam. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku dan sumber daya domestik mengalami hal yang sebaliknya. Penjualan barang ke luarnegeri menjadi sangat menguntungkan jika dinilai dalam mata uang domestik. Penetapan harga jual baru di pasar domestik dan luar negeri menjadi tidak sesederhana sebelum terjadi krisis.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia juga menunjukkan fenomena yang menarik. Menguatnya rupiah terhadap mata uang asing, meskipun tidak kembali pada kurs nilai tukar sebelum krisis terjadi, membuat para eksportir mulai mengeluh karena pendapatannya turun jika dinilai dalam mata uang domestik. Sebaliknya terjadi bagi para importir. Menguatnya mata uang domestik -- katakanlah rupiah -- dan melemahnya mata uang asing -- katakanlah dollar Amerika Serikat -- membuat kewajiban para importir membayar dalam mata uang asing kepada produsen di negara asing menjadi lebih murah dinilai dari mata uang domestik.

Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus berubah karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang bertumbuh bagus, dalam keadaan stagnasi maupun depresi. Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Akuntansi Internasional

Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.

Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasionaladalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestik mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Kesulitankesulitan mulai timbul pada saat perusahaan domestik ingin melakukan investigasi terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing. Jika pembeli diminta untuk kemungkinan bahwa informasi finansial tersebut tidak mudah diinterpretasikan, mengingat adanya asumsi-asumsi akuntansi dan prosedur akuntansi yang tidak lazim di perusahaan penjual. Sebagian besar perusahaan yang baru terjun di bisnis internasional bisa meminta bantuan kepada bank atau kantor akuntan dengan keahlian internasional untuk menganalisis dan mengintepretasikan informasi finansial tersebut.

Hal lain yang harus diantisipasi adalah jika pembeli membayar dalam mata uang asing. Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia melakukan ekspor hasil produksinya kepada perusahaan di Amerika Serikat, dan pembeli membayar dalam dollar Amerika Serikat. Perusahaan domestik harus mengantisipasi adanya rugi atau untung potensial yang mungkin timbul karena perubahan nilai tukar antara saat order pembelian dicatat dengan saat pembayaran diterima.

Pelaksanaan ekspor melibatkan banyak pihak seperti perusahaan pengiriman, asuransi, bea cukai serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang disyaratkan luas di seluruh dunia. Dalam hal ini tentunya juga perlu adanya antisipasi atas segala biaya yang pada umumnya melibatkan pemakaian mata uang yang berbeda.

Untuk impor, kondisi-kondisi di atas sebaliknya akan ditemui oleh perusahaan penjual asing. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pembeli domestik adalah nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang disepakati sebagai denominasi pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran kepada forwarder dan perusahaan pengiriman jika impor dilakukan dengan syarat free on board.

Keterlibatan perusahaan dalam akuntansi internasional juga tidak dapat dihindarkan saat perusahaan membuka operasi di luar negeri, baik yang hanya berupa pemberian lisensi produksi terhadap perusahaan milik pihak lain di luar negeri maupun pendirian anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal pemberian lisensi, perusahaan perlu mengembangkan sistem akuntansi yang memungkinkan pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerja, pembayaran royalty dan bimbingan teknis serta pencatatan pendapatan dari luar negeri dalam kaitannya dengan pajak yang harus dibayar perusahaan.

Akuntansi untuk operasi anak perusahaan di luar negeri harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi yang berwenang di negara yang bersangkutan, yang berbeda dengan aturan-aturan di negara induk perusahaan. Selain itu harus dibuat juga sistem informasi manajemen untuk memonitor, mengawasi dan mengevaluasi operasi anak perusahaan serta membuat sistem untuk melakukan konsolidasi hasil operasi perusahaan induk dan anak.

Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional (multinational corporation) atau MNC yang beroperasi diberbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran dan distribusi. Di samping itu pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real time basis.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Akuntansi

Seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, praktik-praktik akuntansi beserta pengungkapan informasi finansial di perusahaan di berbagai negara dipengaruhi empat belas faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sifat kepemilikan perusahaan, aktivitas usaha, sumber pendanaan dan pasar modal, sistem perpajakan, eksistensi dan pentingnya profesi akuntan, pendidikan dan riset akuntansi, sistem politik, iklim sosial, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tingkat inflasi, sistem perundang-undangan, dan aturan-aturan akuntansi. Lebih rinci, Radebaugh dan Gray menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut di atas dengan sistem akuntansi perusahaan sebagai berikut.

a. Sifat kepemilikan perusahaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik dibandingkan dengan pada perusahaan keluarga.

b. Aktivitas usaha

Sistem akuntansi dipengaruhi oleh jenis aktivitas usaha, misalnya agribisnis yang berbeda dengan manufaktur, atau perusahaan kecil yang berbeda dengan perusahaan multinasional.

c. Sumber pendanaan

Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sumber pendanaan dari para pemegang saham eksternal dibandingkan dengan pada perusahaan dengan sumber pendanaan dari perbankan atau dari dana keluarga.

d. Sistem perpajakan

Negara-negara seperti Perancis dan Jerman menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penentuan utang pajak penghasilan, sedangkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menggunakan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan sebagai dasar penentuan utang pajak dan disampaikan terpisah dengan laporan keuangan untuk pemegang saham.

e. Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan

Profesi akuntan yang lebih maju di negara-negara maju juga membuat sistem akuntansi yang dipakai lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara yang masih menerapkan sistem akuntansi yang sentralistik dan seragam.

f. Pendidikan dan riset akuntansi

Pendidikan dan riset akuntansi yang baik kurang dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang. Pengembangan profesi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan riset akuntansi yang bermutu.

g. Sistem politik

Sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara sangat berpengaruh pada sistem akuntansi yang dibuat untuk menggambarkan filosofi dan tujuan politik di negara tersebut, seperti halnya pilihan atas perencanaan terpusat (central planning) atau swastanisasi (private enterprises). Iklim sosial Iklim sosial diartikan sebagai sikap atas penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut pada umumnya dipengaruhi atas sistem sosial tersebut.

i. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

Perubahan struktur perekonomian dari agraris ke manufaktur akan menampilkan sisi lain dari sistem akuntansi, antara lain dengan mulai diperhitungkannya depresiasi mesin. Industri jasa juga memunculkan pertimbangan atas pencatatan aktiva tak berwujud seperti merek, goodwill dan sumber daya manusia.

j. Tingkat inflasi

Timbulnya hyperinflation di beberapa negara di kawasan Amerika Selatan membuat adanya pemikiran untuk menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan historical cost.

k. Sistem perundang-undangan

Di negara-negara seperti Perancis dan Jerman yang menggunakan civil codes, aturan-aturan akuntansi yang dipakai cenderung rinci dan komprehensif, berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menggunakan common law.

l. Aturan-aturan akuntansi

Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Sementara itu Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) sistem hukum, (2) pemilik dana, (3) pengaruh sistem perpajakan, dan (4) kemantapan profesi akuntan. (5) inflasi, (6) teori akuntansi dan (7) accidents of history .

a. Sistem hukum

Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.

b. Sumber pendanaan

Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair information).

c. Sistem perpajakan

Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturanaturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.

d. Profesi akuntan

Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang dihasilkan.

e. Inflasi

Di negara-negara dengan tingkat inlasi mencapai ratusan persen setiap tahun, seperti di Amerika Selatan, penggunaan metode general price level adjustment menjadi relevan mengingat adanya kebutuhan untuk menganalisis laporan keuangan secara lebih tepat dibandingkan tetap menggunakan historical cost.

f. Teori Akuntansi

Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.

g. Accidents of History

Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya.

3. Contoh Perbandingan Akuntansi Di Indonesia dan Amerika Serikat

Uraian di atas menunjukkan bahwa penyusunan standar akuntansi termasukpraktik-praktik akuntansi di suatu negara berbeda dengan praktik dinegara lain.Untuk memberikan gambaran adanya standar akuntansi yang berbeda antarnegara, berikut adalah daftar standar akuntansi yang sudah diterbitkan diIndonesia dan di Amerika Serikat (Tabel 1 dan Tabel 2) . Pembandingan ini hanyaberupa daftar sesuai dengan nomor standar yang diterbitkan di masing masing negara dan tidak membahas atau memberikan komentar atas isi masing _ masing standar.

Tabel 1.

Daftar Standar Akuntansi di Indonesia (SAK)

No	Judul Standar Akuntansi
1	Penyajian Laporan Keuangan
2	Laporan Arus Kas
3	Laporan Keuangan Interim
4	Laporan Keuangan Konsolidasi
5	Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen
6	Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan
7	Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
8	Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca
9	Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek – Telah diganti PSAK No.1
10	Transaksi dalam Mata Uang Asing
11	Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
12	Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset
13	Akuntansi untuk Investasi
14	Persediaan
15	Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi
16	Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain
17	Akuntansi Penyusutan
18	Akuntansi Dana Pensiun
19	Aktiva Tak Berwujud
20	Biaya Riset dan Pengembangan

21	Akuntansi Ekuitas
22	Akuntansi Penggabungan Usaha
23	Pendapatan
24	Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun
25	Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi
26	Biaya Pinjaman
27	Akuntansi Perkoperasian
28	Akuntansi Asuransi Kerugian
29	Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
30	Akuntansi Sewa Guna Usaha
31	Akuntansi Perbankan
32	Akuntansi Kehutanan
33	Akuntansi Pertambangan Umum
34	Akuntansi Kontrak Konstruksi
35	Akuntansi Pendapatan Jasa Komunikasi
36	Akuntansi Asuransi Jiwa
37	Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
38	Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
39	Akuntansi Kerjasama Operasi
40	Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi
41	Akuntansi Waran
42	Akuntansi Perusahaan Efek
43	Akuntansi Anjak Piutang
44	Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat
45	Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba
46	Akuntansi Pajak Penghasilan
47	Akuntansi Tanah
48	Penurunan Nilai Aktiva
49	Akuntansi Reksadana
50	Akuntansi Investasi Efek Tertentu
51	Akuntansi Kuasi Reorganisasi
52	Akuntansi Mata Uang Pelaporan
53	Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham
54	Akuntansi Restrukturisasi Hutang dan Piutang Bermasalah
55	Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan 1999, Salemba Empat, Oktober 1998

Tabel 2

Daftar Standart akuntansi di Amerika Serikat (FASB Statement)

No		Judul Standar Akuntansi
1		Disclosure of Foreign Currency Translation Information
2		Accounting for Research and Development Costs
3		Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements-an amendment of APB Opinion No. 28
	4	Reporting Gains and Losses from Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 30
	5	Accounting for Contingencies
	6	Classification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced-an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A
	7	Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises
	8	Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Currency Financial Statements
	9	Accounting for Income Taxes: Oil and Gas Producing Companies-an amendment of APB Opinions No. 11 and 23
	10	Extension of "Grandfather" Provisions for Business Combinations-an amendment of APB Opinion No. 16
	11	Accounting for Contingencies: Transition Method-an amendment of FASB Statement No. 5
	12	Accounting for Certain Marketable Securities
	13	Accounting for Leases
	14	Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise
	15	Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings
	16	Prior Period Adjustments
	17	Accounting for Leases: Initial Direct Costs-an amendment of FASB Statement No. 13
	18	Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise: Interim Financial Statements-an amendment of FASB Statement No. 14
	19	Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies
	20	Accounting for Forward Exchange Contracts-an amendment of FASB Statement No. 8
	21	Suspension of the Reporting of Earnings per Share and Segment Information by Nonpublic Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 15 and FASB Statement No. 14
	22	Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of Tax-Exempt Debt-an amendment of FASB Statement No. 13
	23	Inception of the Lease-an amendment of FASB Statement No. 13
	24	Reporting Segment Information in Financial Statements That Are Presented in Another Enterprise's Financial Report-an amendment of FASB Statement No. 14
	25	Suspension of Certain Accounting Requirements for Oil and Gas Producing Companies-an amendment of FASB Statement No. 19
	26	Profit Recognition on Sales-Type Leases of Real Estate-an amendment of FASB Statement No. 13
	27	Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct Financing Leases-an amendment of FASB Statement No. 13
	28	Accounting for Sales with Leasebacks-an amendment of FASB Statement No. 13
	29	Determining Contingent Rentals-an amendment of FASB Statement No. 13
	30	Disclosure of Information about Major Customers-an amendment of FASB Statement No. 14
	31	Accounting for Tax Benefits Related to U.K. Tax Legislation Concerning Stock Relief
	32	Specialized Accounting and Reporting Principles and Practices in AICPA Statements of Position and Guides on Accounting and Auditing Matters-an amendment of APB Opinion No. 20
	33	Financial Reporting and Changing Prices
	34	Capitalization of Interest Cost
	35	Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans
	36	Disclosure of Pension Information-an amendment of APB Opinion No. 8
	37	Balance Sheet Classification of Deferred Income Taxes-an amendment of APB Opinion No. 11
	38	Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 16
	39	Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Mining and Oil and Gas-a supplement to FASB Statement No. 33
	40	Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Timberlands and Growing Timber-a supplement to FASB Statement No. 33
	41	Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Income- Producing Real Estate-a supplement to FASB Statement No. 33
	42	Determining Materiality for Capitalization of Interest Cost-an amendment of FASB Statement No. 34
	43	Accounting for Compensated Absences
	44	Accounting for Intangible Assets of Motor Carriers-an amendment of Chapter 5 of ARB No. 43 and an interpretation of APB Opinions 17 and 30
	45	Accounting for Franchise Fee Revenue
	46	Financial Reporting and Changing Prices: Motion Picture Films
	47	Disclosure of Long-Term Obligations
	48	Revenue Recognition When Right of Return Exists
	49	Accounting for Product Financing Arrangements
	50	Financial Reporting in the Record and Music Industry
	51	Financial Reporting by Cable Television Companies
	52	Foreign Currency Translation
	53	Financial Reporting by Producers and Distributors of Motion Picture Films
	54	Financial Reporting and Changing Prices: Investment Companies-an amendment of FASB Statement No. 33
	55	Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent- an amendment of APB Opinion No. 15
	56	Designation of AICPA Guide and Statement of Position (SOP) 81-1 on Contractor Accounting and SOP 81-2 concerning Hospital-Related Organizations as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an amendment of FASB Statement No. 32
	57	Related Party Disclosures
	58	Capitalization of Interest Cost in Financial Statements That Include Investments Accounted for by the Equity Method-an amendment of FASB Statement No. 34
	59	Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB Statement No. 35
	60	Accounting and Reporting by Insurance Enterprises
	61	Accounting for Title Plant
	62	Capitalization of Interest Cost in Situations Involving Certain Tax-Exempt Borrowings and Certain Gifts and Grants-an amendment of FASB Statement No. 34
	63	Financial Reporting by Broadcasters
	64	Extinguishments of Debt Made to Satisfy Sinking-Fund Requirements-an amendment of FASB Statement No. 4
	65	Accounting for Certain Mortgage Banking Activities
	66	Accounting for Sales of Real Estate
	67	Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects
	68	Research and Development Arrangements
	69	Disclosures about Oil and Gas Producing Activities-an amendment of FASB Statements 19, 25, 33, and 39
	70	Financial Reporting and Changing Prices: Foreign Currency Translation-an amendment of FASB Statement No. 33
	71	Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation
	72	Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutions-an amendment of APB Opinion No. 17, an interpretation of APB Opinions 16 and 17, and an amendment of FASB Interpretation No. 9
	73	Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structures-an amendment of APB Opinion No. 20
	74	Accounting for Special Termination Benefits Paid to Employees
	75	Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB Statement No. 35
	76	Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 26
	77	Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse
	78	Classification of Obligations That Are Callable by the Creditor-an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A
	79	Elimination of Certain Disclosures for Business Combinations by Nonpublic Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 16
	80	Accounting for Futures Contracts
	81	Disclosure of Postretirement Health Care and Life Insurance Benefits
	82	Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of Certain Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 33
	83	Designation of AICPA Guides and Statement of Position on Accounting by Brokers and Dealers in Securities, by Employee Benefit Plans, and by Banks as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an amendment FASB Statement No. 32 and APB Opinion No. 30 and a rescission of FASB Interpretation No. 10
	84	Induced Conversions of Convertible Debt-an amendment of APB Opinion No. 26
	85	Yield Test for Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent-an amendment of APB Opinion No. 15
	86	Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed
	87	Employers' Accounting for Pensions
	88	Employers' Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits
	89	Financial Reporting and Changing Prices
	90	Regulated Enterprises-Accounting for Abandonments and Disallowances of Plant Costs-an amendment of FASB Statement No. 71
	91	Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or Acquiring Loans and Initial Direct Costs of Leases-an amendment of FASB Statements No. 13, 60, and 65 and a rescission of FASB Statement No. 17
	92	Regulated Enterprises-Accounting for Phase-in Plans-an amendment of FASB Statement No. 71
	93	Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations
	94	Consolidation of All Majority-owned Subsidiaries-an amendment of ARB No. 51, with related amendments of APB Opinion No. 18 and ARB No. 43, Chapter 12
	95	Statement of Cash Flows
	96	Accounting for Income Taxes
	97	Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long- Duration Contracts and for Realized Gains and Losses from the Sale of Investments
	98	Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, Sales-Type Leases of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of Direct Financing Leases-an amendment of FASB Statements No. 13, 66, and 91 and a rescission of FASB Statement No. 26 and Technical Bulletin No. 79-11
	99	Deferral of the Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations-an amendment of FASB Statement No. 93
	100	Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96
	101	Regulated Enterprises-Accounting for the Discontinuation of Application of FASB Statement No. 71
	102	Statement of Cash Flows-Exemption of Certain Enterprises and Classification of Cash Flows from Certain Securities Acquired for Resale-an amendment of FASB Statement No. 95
	103	Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96
	104	Statement of Cash Flows-Net Reporting of Certain Cash Receipts and Cash Payments and Classification of Cash Flows from Hedging Transactions-an amendment of FASB Statement No. 95
	105	Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance- Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk
	106	Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions
	107	Disclosures about Fair Value of Financial Instruments
	108	Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96--an amendment of FASB Statement No. 96
	109	Accounting for Income Taxes
	110	Reporting by Defined Benefit Pension Plans of Investment Contracts-an amendment of FASB Statement No. 35
	111	Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections
	112	Employers' Accounting for Postemployment Benefits-an amendment of FASB Statements No. 5 and 43
	113	Accounting and Reporting for Reinsurance of Short-Duration and Long- Duration Contracts
	114	Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-an amendment of FASB Statements No. 5 and 15
	115	Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities
	116	Accounting for Contributions Received and Contributions Made
	117	Financial Statements of Not-for-Profit Organizations
	118	Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income Recognition and Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 114
	119	Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments
	120	Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Participating Contracts-an amendment of FASB Statements 60, 97, and 113 and Interpretation No. 40
	121	Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived Assets to Be Disposed Of
	122	Accounting for Mortgage Servicing Rights-an amendment of FASB Statement No. 65
	123	Accounting for Stock-Based Compensation
	124	Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations
	125	Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities
	126	Exemption from Certain Required Disclosures about Financial Instruments for Certain Nonpublic Entities- an amendment to FASB Statement No. 107
	127	Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No. 125- an amendment to FASB Statement No. 125
	128	Earnings per Share
	129	Disclosure of Information about Capital Structure
	130	Reporting Comprehensive Income
	131	Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information
	132	Employers’ Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits –an a amendment to FASB Statements No. 87, 88, and 106.
	133	Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities

Sumber: FASB, Statement of Financial Accounting Standards : Summaries and Status, http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/fasb/public/index.html, September1999

Dari data di muka, tampak bahwa standar yang disusun sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara, meskipun dilihat dari judul standarnya, beberapa standar memiliki kemiripan. Cukup banyak juga standar akuntansi di Amerika Serikat yang berupa amandemen (amendment) dan penarikan kembali (rescission) standar yang telah diterbitkan sebelumnya.

Harmonisasi versus standarisasi

Globalisasi juga membawa implikasi bahwa hal-hal yang dulunya dianggap merupakan kewenangan dan tanggung jawab tiap negara tidak mungkin lagi tidak dipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian juga halnya dengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi.

Salah satu karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah dapat diperbandingkan (comparability), termasuk di dalamnya juga informasi akuntansi internasional yang juga harus dapat diperbandingkan mengingat pentingnya hal ini di dunia perdagangan dan investasi internasional. Dalam hal ingin diperoleh full comparability yang berlaku luas secara internasional, diperlukan standardisasi standar akuntansi internasional.

Di sisi lain, adanya faktor-faktor tertentu yang khusus di suatu negara, membuat masih diperlukannya standar akuntansi nasional yang berlaku di negara tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam tampilan pembandingan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat di muka. Dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdapat Akuntansi untuk Perkoperasian yang belum tentu dibutuhkan di Amerika Serikat. Berdasarkan hal ini, kecil kemungkinan dan kurang feasible untuk membuat suatu standar akuntansi internasional yang lengkap dan komprehensif.

Konsep yang ternyata lebih populer dibandingkan standardisasi untuk menjembatani berbagai macam standar akuntansi di berbagai negara adalah konsep harmonisasi. Harmonisasi standar akuntansi diartikan sebagai meminimumkan adanya perbedaan standar akuntansi di berbagai negara (Iqbal 1997:35). Harmonisasi juga bisa diartikan sebagai sekelompok negara yang menyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namun mengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikuti standar harus diungkapkan dan direkonsiliasi dengan standar yang disepakati bersama. Lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi standar akuntansi ini antara lain adalah IASC (International Accounting Standard Committee), Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO (International Organization of Securities Commissions).

IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakan anggota organisasi profesi akuntan dari sepuluh negara. Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134 organisasi profesi akuntan dari 104 negara, termasuk Indonesia. Tujuan IASC adalah (1) merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta (2) bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan. Beberapa negara seperti Singapura, Zimbabwe dan Kuwait malah mengadopsi International Accounting Standard sebagai standar akuntansi negara mereka.

IASC memiliki kelompok konsultatif yang disebut IASC Consultative Group yang terdiri dari pihak-pihak yang mewakili para pengguna laporan keuangan, pembuat laporan keuangan, lembaga-lembaga pembuat standar, dan pengamat dari organisasi antar-pemerintah. Kelompok ini bertemu secara teratur untuk membicarakan kebijakan, prinsip dan hal-hal yang berkaitan dengan peranan IASC.

Standar akuntansi internasional yang telah diterbitkan IASC dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.

Tabel 3

Daftar Standar Akuntansi Internasional (IAS)

No	Judul Standar Akuntansi Internasional
1	Presentation of Financial Statements
2	Inventories
3	Superseded by IAS 27 and IAS 28
4	Depreciation Accounting
5	Information to be Disclosed in Financial Statements – Superseded by IAS 1
6	Superseded by IAS 15
7	Cash Flow Statements
8	Net Profit or Loss for The Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies
9	Research and Development Costs – Superseded by IAS 38
10	Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date
11	Construction Contracts
12	Accounting for Taxes on Income
13	Presentation of Current Assets and Current Liabilities – Superseded by IAS 1
14	Reporting Financial Information by Segment
15	Information Reflecting the Effects of Changing Prices
16	Property, Plant and Equipment
17	Accounting for Leases
18	Revenue
19	Retirement Benefit Costs
20	Accounting for Government Grants and Disclosure Government Assistance
21	The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates
22	Business Combination
23	Borrowing Costs
24	Related Party Disclosures
25	Accounting for Investments
26	Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
27	Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in Subsidiaries
28	Accounting for Investments in Associates
29	Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
30	Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
31	Financial Reporting of Interests in Joint Ventures
32	Financial Instruments : Disclosure and Presentation
33	Earnings Per Share
34	Interim Financial Reporting
35	Discontinuing Operations
36	Impairment of Assets
37	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
38	Intangible Assets
39	Financial Instruments: Recognition and Measurement

Sumber : IASC, IASC Standard List, www.iasc.org.uk/frame/cen2_1.htm, September 1999

FASB (Financial Accounting Standards Board ), dalam laporannya yang berjudul International Accounting Standard Setting: A Vision for The Future, meyakini bahwa perlu adanya satu set standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia baik untuk pelaporan keuangan dalam negeri maupun lintas negara. Tanpa menyebutkan bahwa metode yang dilakukan untuk mendapatkan satu standar yang sama untuk seluruh dunia ini sebagai standardisasi, FASB juga tidak menyatakan secara eksplisit bahwa usaha ini merupakan usaha harmonisasi. FASB memandang bahwa suatu standar akuntansi internasional harus (a) memiliki kualitas tinggi dengan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pembuat keputusan lainnya dalam mengambil keputusan serupa mengenai alokasi sumber daya dalam perekonomian, dan (b) membuat berbagai standar akuntansi di berbagai negara menjadi convergent atau semirip mungkin. Di satu sisi FASB menginginkan adanya standardisasi standar akuntansi namun tidak mengingkari bahwa proses menuju standardisasi tersebut harus melalui proses harmonisasi yang lebih terarah menuju standardisasi.

Standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi (high-quality) adalah suatu standar akuntansi yang tidak bias, dan menghasilkan suatu informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh para investor, kreditur dan pihak-pihak yang mengambil keputusan serupa. Standar tersebut harus:

a. Konsisten dengan kerangka konseptual yang mendasarinya

b. Menghindari atau meminimumkan adanya prosedur akuntansi alternatif, baik implisit maupun eksplisit dengan mengingat faktor comparability dan consistency.

c. Jelas dan komprehensif, sehingga standar tersebut dapat dimengerti oleh pembuat laporan keuangan, auditor yang memeriksa laporan keuangan berdasarkan standar tersebut, oleh pihak-pihak yang berwenang mengharuskan pemakaian standar tersebut serta para pengguna informasi yang dihasilkan berdasarkan standar tersebut.

FASB melihat perlunya dibentuk tiga organisasi yang akan menentukan system akuntansi internasional di masa depan, yaitu:

1. International Standard Setter (ISS)

Organisasi ini menetapkan, mengembangkan dan mengumumkan secara resmi standar akuntansi internasional. ISS merupakan organisasi independen yang memiliki delapan fungsi, yaitu (1) leadership (2) innovation, (3) relevance, (4) responsiveness, (5) objectivity, (6) acceptability and credibility, (7) understandability dan (8) accountability. Karakteristik ISS yang penting adalah:

a. independen dalam pengambilankeputusan

b. menjalankan proses penetapan standar yang cukup dengan berhubungan dengan pihak luar yang akan menggunakan standar tersebut

c. memiliki staf yang cukup

d. memiliki pendanaan yang independen e. diawasi secara independen

2. International Interpretation Committee (IIC)

Organisasi ini dibentuk untuk menyampaikan pendapat atas penerapan standar akuntansi internasional agar didapat penafsiran dan penerapan yang konsisten. IIC akan membimbing para pemakai standar dan jika perlu menerbitkan semacam buku panduan sebagai pelengkap standar yang sudah diterbitkan.

3. International Professional Group (IPG)

Organisasi ini terdiri dari para akuntan profesional dari berbagai organisasi profesional di berbagai negara. Kegiatan IPG yang utama adalah memudahkan penerapan standar dengan cara memastikan adanya kepatuhan (compliance) terhadap standar, penyebaran standar yang cukup sampai pada tingkat nasional dan memberikan pengajaran kepada para pemakai tentang penerapan standar akuntansi internasional yang tepat.

Bagaimana halnya dengan keberadaan IASC yang memang sudah eksis jika hal ini benar-benar diterapkan. FASB menganggap bahwa bagaimanapun caranya suatu organisasi penentu standar akuntansi internasional dibentuk, struktur organisasi tersebut harus bisa memungkinkan kedelapan fungsi di atas berjalan baik. Struktur organisasi juga harus memasukkan kelima karakteristik di atas agar bisa mengembangkan standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi. Berdasarkan pemikiran ini, alternatif yang dapat dipakai di masa depan adalah (a) IASC bisa tetap eksis dengan pembenahan struktur seperti yang disarankan FASB, atau (b) dibentuk suatu organisasi baru dengan struktur baru seperti yang disarankan FASB, yang tetap meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh IASC, atau (c) memodifikasi FASB agar bisa lebih diterima secara luas di seluruh dunia. Alternatif ketiga ini didasari oleh keyakinan bahwa FASB memiliki peran sebagai a global leader in accounting standard setting.

3. KESIMPULAN

Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Pembentukan IASC merupakan salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi yaitu untuk membuat perbedaan-perbedaan antar standar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil. Harmonisasi ini tidak harus menghilangkan standar akuntansi yang berlaku di setiap negara dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa standar akuntansi internasional yang disusun oleh IASC diadopsi menjadi standar akuntansi nasional suatu negara.

FASB mempunyai pandangan bahwa tetap harus ada satu standar akuntansi internasional yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu perlu dibentuk organisasi penentu standar akuntansi internasional dengan struktur dan proses tertentu. Menurut FASB, IASC bisa dimodifikasi menjadi organisasi ini atau membentuk organisasi baru atau memodifikasi FASB sendiri.

sumber